About these ads

ASN

Pegawai ASNMulai tahun 2013, kabarnya tidak berlaku istilah PNS. Tapi namanya diganti menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Sedangkan untuk calon pegawai diberi istilah CASN (Calon Aparatur Sipil Negara).

Hal ini dilihat dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang ditargetkan akan disahkan menjadi UU pada tahun ini. Menurut beberapa media besar ditanah air, UU ini tertuju pada Pemilu 2014, dengan harapan bisa berjalan adil karena tidak ada keberpihakan aparatur lagi.

"RUU ASN sangat penting dan harus disahkan tahun ini juga," jelas Ketua Komisi II Agun Gunanjar dalam rapat kerja dengan Sekteratis Sekretariat Negara, Lambock Nahattands di Jakarta, Kamis (11/10).

Menurutnya, RUU ASN akan menjadi pengawal ketat dalam reformasi birokrasi. Dengan UU ASN, nantinya tidak ada lagi politisasi PNS. Termasuk dalam hal penempatan pejabat, diyakini akan lebih objektif karena sesuai kompetensi.

"Kalau sudah ada UU ASN, tidak ada lagi sarjana agama yang menjadi kadis PU. Pengusaha sukses atau tenaga profesional lainnya yang punya kompetensi bisa menjadi kadis," ujarnya.

Demikian juga dengan politisasi PNS, kepala daerah tidak bisa mengendalikan pegawai. Sebab yang menjadi pejabat pembina kepegawaian adalah sekretaris daerah.

"Untuk kepentingan reformasi birokrasi, RUU ASN mendesak disahkan. Selain menciptakan aparatur yang netral juga birokrasi yang bersih dan jauh dari KKN," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak ingin terburu-buru menyelesaikan RUU ASN. Adapun alasannya karna pemerintah belum mampu membuat keputusan yang terlalu ekstrim terkait keberadaan PNS sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang menjadi pertanyaan, apakah ini nantinya akan berada di dalam kedinasan, atau di luar kedinasan? Ini juga masih dikaji, apa-apa saja manfaat dan risikonya," kata Gamawan di Jakarta, Jumat (5/10).

Munurutnya pula ada kendala lain yakni terkait batasan usia pensiun seorang PNS, yang masih memerlukan pendalaman karena hal itu akan sangat berdampak pada beban keuangan negara di masa yang akan datang.

DEFINISI-DEFINISI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG ASN

RUU ASN Indonesia1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

4. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai ASN.

5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

7. Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan.

8. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.

10. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi dan perwakilan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi dan perwakilan.

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi dan perwakilan.

14. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.

15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.

16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah

17. Perwakilan adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat sementara.

18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.

19. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ASN.

21. Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah badan yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ASN.

TERKAIT:

Lowongan ASNInfo CASN terbaru

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 689 pengikut lainnya.