SelongJobs

Pengumuman Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kota Blitar

Anggota dewan meminta penjelasan berkaitan dengan desakan dari Guru ataupun Pegawai tidak tetap (GTT/PTT)   

Info CPNS | Enam Orang Anggota DPRD Kabupaten Blitar beserta Kepala BKD dan beberapa pegawai tidak tetap (PTT) Kabupaten Blitar melakukan kunjungan ke BKN, Rabu (10/3). Kunjungan diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Budi Hartono dan Kepala Seksi Perencanaan Formasi Pegawai Dra. Dewi Mutiarani di Ruang Rapat lantai 2 Gedung I BKN Pusat Jakarta.

Dalam kesempatan itu, para anggota dewan meminta penjelasan berkaitan dengan desakan dari Guru ataupun Pegawai tidak tetap (GTT/PTT) untuk meminta dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) guna mendapatkan kejelasan status mereka sebagai tenaga honorer. Menanggapi hal itu, Budi Hartono menjelaskan bahwa Perda berkaitan dengan tenaga honorer dimungkinkan untuk dibuat guna mengapresiasi tenaga honorer yang tidak terakomodir untuk menjadi CPNS pada saat PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 dikeluarkan.

Adapun pembuatan Perda untuk pengangkatan tenaga honorer baru setelah dikeluarkannya kedua PP tersebut, Budi Hartono menyatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan. Budi Hartono juga menerangkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan antara DPR dan Pemerintah guna mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru untuk mengakomodir tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48 tahun 2005 namun tidak terdata dalam database BKN pada waktu itu.

2010, Kabupaten/Kota se-Jatim Ditargetkan Online                   

Surabaya, HUMAS – “Seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur ditargetkan online dengan BKN dalam penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Tahun 2010.” Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari dalam rapat koordinasi implementasi SAPK di Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya (11/3).

Rapat koordinasi yang diselenggarakan selama sehari tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Kanreg minus Kepala Kanreg IX BKN Jayapura. Lebih lanjut Edy Topo Ashari menyampaikan bahwa acara ini merupakan ajang untuk bertukar pikiran, berpikir secara positif dan saling berdiskusi. “Banyak kemajuan yang telah bisa dilihat dalam dua tahun belakangan ini. Banyak kanreg yang berlomba-lomba menampilkan keunggulannya, seperti Medan, Makassar, Palembang. Tugas dari Kepala BKN adalah memprovokasi atau menghidupkan mesin inovasi agar kanreg terus menerus melakukan pembaharuan dan reformasi untuk kemajuan BKN.”

Dalam laporannya, Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Yulina Setiawati NN, menyampaikan bahwa penerapan pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi di Kanreg II BKN Surabaya, banyak menimbulkan suka dan duka. Namun dengan semangat yang tinggi pegawai di Kanreg II BKN Surabaya berupaya untuk bisa mendukung salah satu quick win reformasi birokrasi BKN, yakni pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Untuk mendukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi, pegawai telah menyusun 4 (empat) business process yakni: penetapan NIP, kenaikan pangkat, penetapan SK pensiun dan mutasi lainnya. Dengan kehadiran Kepala BKN, Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Direktur dan Kepala Kanreg, Yulina berharap agar ada masukan untuk menyempurnakan business process yang dilakukan di Kanreg II BKN Surabaya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh Kakanreg II BKN Surabaya antara lain: (1) Perlunya regulasi transaksi elektronik di bidang kepegawaian; (2) Perlu disusun Standar Operasional Prosedur pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi; (3) BKN mengusulkan anggaran untuk biaya komunikasi data secara nasional; (4) BKN mengusulkan anggaran untuk komunikasi data dengan harga corporate sehingga biaya bisa lebih murah; (5) Database mirroring di Kanreg perlu segera direalisasikan; (6) Untuk keamanan data perlu dibangun lokasi DRC di luar BKN.

Sementara itu, Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Sulardi menegaskan bahwa tujuan dari adanya sistem online SAPK dan penerapan ISO adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Untuk masa yang akan datang, kita harus selalu meningkatkan pelayanan. Setiap staf harus ada job description-nya. Penerapan ISO bukan hal yang mengerikan, tapi kita dituntut untuk punya komitmen.”

Selain memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi, Kepala BKN dijadwalkan juga akan menghadiri launching Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (12/3). Acara tersebut rencananya dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, Kepala BKD kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut, akan diresmikan penggunaan SAPK secara online bagi 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur. Dengan sistem online diharapkan pelayanan kepegawaian akan semakin cepat dan akurat. (yon / bkn.go.id)